CILEGON — Koalisi Rakyat Banten (Koar) mengeluarkan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kota Cilegon. Koar menegaskan akan mengerahkan aksi lapangan dalam skala besar setelah jawaban resmi Disperindag atas permintaan informasi anggaran 2025 dinilai tidak transparan, tidak substantif, dan terkesan sengaja mengaburkan data publik.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan keterbukaan informasi yang sebelumnya dilayangkan tim media Masviral. Bagi Koar, jawaban yang diterima tidak hanya “tidak lengkap”, namun telah memasuki kategori obstruksi terhadap hak publik atas informasi, bertentangan dengan amanat UU KIP No.14/2008 dan norma UU Pers.
> “Ini bukan salah ketik, bukan salah format — ini sudah pola menyembunyikan informasi publik. Disperindag bertindak seolah-olah anggaran milik pribadi,” tegas R. Gunawan, perwakilan Koar, (24/10/2025).
Koar menegaskan aksi yang akan digelar bukan unjuk rasa simbolik. Mereka menuntut pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran secara utuh dan terverifikasi, jika memang pelaksanaan kegiatan diklaim tanpa persoalan. Koar juga mendesak kejaksaan, kepolisian, serta auditor negara turun langsung mengkroscek menyusul pemeriksaan BPK.
> “Jika memang bersih, buka datanya. Yang menutup-nutupi justru menimbulkan dugaan kuat ada sesuatu yang disembunyikan. Transparansi itu kewajiban hukum — bukan kemurahan hati birokrasi,” lanjut Gunawan.
Koar menampik tudingan politik dan menegaskan langkah ini adalah pagar awal untuk mencegah dugaan praktik KKN di Disperindag dan lingkarannya di Pemkot Cilegon. Mereka memastikan eskalasi aksi akan digelar bila pemerintah tetap bertahan dalam sikap bungkam.
> “Pemkot jangan menguji titik didih publik. Jika akses informasi terus dipasung, jalanan akan jadi forum perlawanan,” tutup Gunawan.
