Cilegon, – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon, Supriyadi, bertemu langsung dengan Wali Kota Cilegon, Robinsar, untuk menyampaikan sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi para nelayan di Kota Cilegon. Dalam pertemuan tersebut, Supriyadi memaparkan 15 poin aspirasi yang menjadi catatan dan harapan agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Kami dari HNSI Cilegon mengungkapkan beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ada 15 item atau poin yang menjadi catatan, dan walaupun berat, kami akan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat nelayan,” ujar Supriyadi.
Salah satu yang menjadi fokus utama HNSI adalah pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Cilegon yang hingga kini belum tersedia. “Kami ingin pemerintah segera merealisasikan adanya TPI. Selain itu, kami juga mendorong agar Dinas Perikanan dibentuk di Cilegon, karena selama ini masyarakat nelayan belum memiliki tumpuan di tingkat daerah,” jelasnya.
Selain itu, Supriyadi juga menyoroti perlindungan bagi nelayan melalui lembaga atau peraturan yang akan diperjuangkan HNSI bersama DPRD Kota Cilegon. Ia juga menegaskan pentingnya penanganan dampak lingkungan hidup akibat aktivitas industri dan reklamasi yang kian mempersempit ruang gerak nelayan.
“Kami minta kepada pihak industri agar tidak membuang limbah sembarangan. Itu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat nelayan. Kami akan mengawasi hal ini secara ketat,” tegasnya.
Supriyadi menambahkan bahwa HNSI sebagai mitra dalam dokumen AMDAL Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH berharap masyarakat terdampak, khususnya nelayan, dilibatkan dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. “Kami juga sedang memperjuangkan adanya rumpun tempat fishing ground, karena sampai saat ini Cilegon belum memilikinya,” katanya.
Ia berharap pemerintah kota memiliki kebijakan konkret dan komunikasi aktif dengan pihak industri agar nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh yang memerlukan bahan bakar lebih banyak dan menekan hasil tangkap. “Ruang lingkup nelayan Cilegon sangat sempit, dan kalau pemerintah tidak mampu membangun TPI, kami siap gunakan dana pribadi. Tapi kami ingin pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap ekonomi masyarakat nelayan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan bahwa pembangunan pangkalan nelayan dan TPI sudah masuk dalam rencana pemerintah daerah.
“Untuk pangkalan nelayan itu sudah saya rencanakan dari awal. Saat ini kita fokus pada lahan dan regulasi karena kewenangan TPI ada di provinsi. Kita sudah siapkan lahannya di Madaksa, sekitar 500 meter. Mungkin belum tahun ini, tapi insyaallah di periode saya akan terwujud,” jelas Robinsar.
Wali Kota juga menyoroti kondisi nelayan di musim baratan yang sedang sulit akibat cuaca ekstrem. “Saya paham kondisi nelayan saat musim baratan ini. Pemerintah akan memberikan perhatian, termasuk bantuan sembako dan uang saku sebesar Rp450 ribu bagi nelayan selama musim baratan,” ujarnya.
Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara HNSI dan Pemerintah Kota Cilegon semakin kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para nelayan di wilayah pesisir.
