Tangerang, - 18 November 2025 – Guna memperkuat pencegahan dan penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan
Manusia (TPPM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dan Balai
Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten menandatangani
Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Kolaborasi Desa Binaan.
Penandatanganan ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Tangerang, pada Selasa (18/11/2025).
Perjanjian ini ditandatangani secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah
(Kakanwil) Ditjen Imigrasi Banten, Ibu Felucia Sengky Ratna, dan Kepala BP3MI
Banten, Bapak Budi Novijanto.
Kerja sama ini difokuskan pada sinergi di tingkat
akar rumput, khususnya dalam memberdayakan dan mengoptimalkan peran Desa
Binaan yang menjadi sasaran program dari kedua instansi.
Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk:
1.Sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI);
2.Pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi terjadinya TPPO dan
TPPM pada Desa Binaan Imigrasi;
3.Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan
bersama
4.Sosialisasi dan edukasi bersama kepada masyarakat Desa Binaan Imigrasi;
Dalam sambutannya, Ibu Felucia Sengky Ratna menekankan, “Kolaborasi dengan
BP3MI Banten ini merupakan langkah strategis dan konkret.
Dengan menyatukan
sumber daya dan jaringan Desa Binaan kami, kami dapat membangun benteng
pertahanan yang lebih kuat di tingkat komunitas.
Imigrasi memiliki kewenangan di
pintu keluar masuk negara, sementara BP3MI memiliki jangkauan hingga ke calon
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Sinergi ini akan memutus mata
rantai TPPO dan TPPM dari hulu.”
Sementara itu, Bapak Budi Novijanto menambahkan, “Banyak korban TPPO dan
TPPM berawal dari niat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia secara tidak
prosedural.
Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat proteksi kepada calon
PMI di desa-desa, memberikan mereka alternatif dan pengetahuan untuk bermigrasi
secara aman dan legal. Desa Binaan yang kami kelola bersama akan menjadi model
desa yang sadar dan tangguh menghadapi ancaman kejahatan ini.”
Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh perwakilan dari kedua instansi,
menandai dimulainya babak baru upaya bersama yang lebih terintegrasi dan
terfokus dalam melindungi masyarakat Provinsi Banten dari kejahatan
kemanusiaan yang merugikan ini.
